Ketapang, InfoKetapang- Wakil Bupati Ketapang Farhan menanggapi apa yang disampaikan anggota DPRD fraksi Golkar terkait Pandangan Umum Anggota DPRD terhadap Pidato Bupati Ketapang Atas Pengantar Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD tahun 2024, pada Selasa (19/09/2024) bertempat di Gedung Pancasila Ketapang.
Wabup Farhan mengatakan apa yang disampaikan salah satu anggota DPRD terkait tanggapan atas nota keuangan RAPBD 2024, itu merupakan pandangan umum yang memang berada pada koridor program pemerintah Kabupaten Ketapang untuk penganggaran tahun 2024.
“Apa yang dimaksudkan dengan pendidikan itu diprogram, penganggarannya itu juga kita rencanakan, demikian juga dengan sektor pertanian dalam artian luas, infrastruktur jalan, nanti tinggal pemerintah Kabupaten Ketapang melalui OPD teknis, akan melihat apa yang menjadi permasalahan yang disampaikan itu dan sudah tertuang didalam rencana kerja pemerintah daerah,” ucap Farhan kepada awak media usai rapat.
“Kita akan kaji tingkat prioritasnya, tentu itu akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Ketapang,” tambahnya.
Farhan menilai apa yang disampaikan anggota DPRD tersebut sudah berada pada rencana program tinggal menyesuaikan dengan rencana Pemerintah Daerah.
“Jadi Pemerintah Daerah ini punya dokumen rencana kerja pemerintah daerah, itulah yang dijadikan dasar untuk penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024,” tuturnya.
Sebelumnya, anggota DPRD Fraksi Golkar Polonius Polo menyampaikan pandangan umumnya mencermati penjelasan Bupati Ketapang tentang RAPBD 2024.
Ada 8 (Delapan) point yang disampaikan, salah satunya terkait Fokus Pembangunan “Peningkatan Sumber Daya Manusia”.
“Kami memberikan apresiasi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Ketapang,” ujarnya.
Polo berharap, dengan sumber daya manusia Kabupaten Ketapang yang semakin baik, dapat menciptakan produktivitas manusia yang unggul yang berdaya saing.
“Oleh karenanya leding sektor yang berkaitan erat dengan peningkatan sumber daya manusia yaitu OPD Dinas Pendidikan, harus mendapatkan porsi yang ideal dari sisi anggaran sehingga akses terhadap pendidikan, penyediaan insfrastruktur Pendidikan, tenaga pengajar dan fasilitas lainnya yang memadai dapat kita hadirkan kepada masyarakat dan tidak dijumpai lagi ditahun-tahun mendatang,” tuturnya.
Rapat paripurna tersebut pimpin langsung Ketua DPRD Ketapang M. Febriadi, S.Sos.,M.Si didampingi Wakil Ketua DPRD H Suprapto dan Jamhuri Amir.
Selanjutnya dokumen pandangan anggota DPRD tersebut diserahkan Ketua DPRD Ketapang kepada Wakil Bupati Ketapang.
Turut hadir Forkopimda Ketapang, Staff Ahli Bupati, anggota DPRD, para Kepala OPD dan lainnya.(wd)
