Jakarta, InfoKetapang — Perwakilan masyarakat Desa Pelanjau Jaya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, melakukan pertemuan strategis dengan Ketua Badan Legislasi dan Komisi III DPR RI yang dipimpin oleh Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., di ruang kerja Komisi III DPR RI, Senin (5/5/2025).
Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) yang diketuai langsung oleh Dr .Bob Hasan, SH,.MH dalam rangka merespons dugaan pelanggaran serius oleh PT. BAL/PT Manimas yang beroperasi di wilayah/desa Pelanjau Jaya.
Rapat yang berlangsung tertutup namun penuh intensi tersebut, masyarakat melalui perwakilan bapak Mukip, ibu Sekisun, dan saudara Mantonius, menyampaikan langsung kronologi kekerasan dan intimidasi, termasuk dugaan perampasan lahan oleh pihak perusahaan sejak berinvestasi di Pelanjau Jaya.
Tim hukum yang terdiri dari Rupinus Junaidi, S.H., Reki, S.H., dan Nafis Akmal, S.H., turut hadir mendampingi dan memaparkan langkah-langkah hukum yang telah ditempuh masyarakat, mulai dari musyawarah Desa/Kecamatan Marau, laporan ke kepolisian, permintaan perlindungan ke DPRD Ketapang, hingga berbagai upaya mediasi yang belum membuahkan hasil sehingga membawa hal ini dengan melibatkan ARUN Kabupaten Ketapang menuju jakarta.
“Masyarakat bukan anti investasi. Tapi ketika investasi mencederai hak asasi dan melukai tanah kelola rakyat, maka kami wajib bersuara,” tegas Nafis Akmal, salah satu kuasa hukum warga.
Pihak ARUN berkomitmen mendukung penuh aspirasi warga dengan mendorong Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI sebagai forum legal untuk mengurai akar konflik agraria yang ditengarai syarat pelanggaran HAM dan korporatisme bermodal kekerasan.
Laporan resmi terkait permintaan RDP telah diterima oleh sekretaris jenderal DPR RI dan Komisi III DPR RI. Dan salah seorang anggota komisi III adalah bapak Dr. Bob Hasan, SH., MH memastikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut secara institusional, sembari menegaskan bahwa negara harus hadir dan berpihak pada rakyat kecil.
“ARUN berdiri bukan hanya sebagai lembaga, tetapi sebagai suara rakyat yang tak mampu menjangkau keadilan sendiri. Hari ini, kami menjadi jembatan itu,” ujar Bob Hasan.
Pertemuan ini sebagai langkah penting bagi masyarakat Desa dalam mencari keadilan, sekaligus membuka mata publik bahwa di balik gelap gempita pembangunan, masih ada suara-suara kecil yang butuh diperjuangkan menuju keadilan.(wd)