Pj Gubernur Kalbar Lantik Kepala BPKP Provinsi Kalbar, dihadiri Sekda Ketapang

Pontianak, InfoKetapang – Pj Gubernur Kalbar Harisson melantik Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy Mahani Harahap menggantikan Dr. Ayi Riyanto.

Kegiatan ini dihadiri juga Sekda Ketapang Alexander Wilyo, pada Selasa (30/01/2024), bertempat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

PJ Gubernur Harisson dalam sambutannya menyampaikan bahwa Perwakilan BPKP selama ini telah berperan penting dalam membantu peningkatan kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan auditable antara lain APBD, penyusunan laporan, penataan aset daerah serta penyediaan laporan lainnya seperti laporan keterangan, pertanggung jawaban, dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.

“Besar harapan kami sejak saat ini dan masa-masa akan datang untuk terus menyeimbangkan pengawalan melalui kegiatan pengawasan intern berdasarkan perspektif akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas pembangunan,” ujarnya.

Untuk mencapai maksud tersebut dikatakan Harisson, faktor utama keberhasilan yang utama berada pada komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan dan pembangunan.

“Sedangkan perwakilan kita di Provinsi Kalimantan Barat lebih bersifat sebagai trigger yang mendorong dapat tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah diwilayah kami kesana,” ucapnya.

“Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan pembangunan yang optimal serta akuntabel sehingga dengan demikian diharapkan tercipta kondisi yang kondusif,” tegas Harisson.

Sementara itu Deputi Kepala BPKP bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono berharap dengan pelantikan ini agar kerjasama dapat ditingkatkan kembali terutama dewan mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional yang ada di Kalimantan Barat ini.

“Peran BKP bertanggung jawab langsung kepada Presiden yaitu melakukan pengawalan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional yang bersinergitas dan kerja sama serta koordinasi yang baik antara semua pihak dengan kepala perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan barat,” pungkasnya.(wd)